UU No. 17 TAHUN 2008 Tentang PELAYARAN

PDF UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Identifikasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

A.  URGENSI HUKUM PENGANGKUTAN PERAIRAN

Urgensi pengangkutan perariran dalam menunjang percepatan pencapaian cita-cita negara sebagaimaan yang tercantum pada Pancasila dan UUD 1945 tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran selanjutnya akan disebut UU Pelayaran. Mengingat hal tersebut maka akan dipaparkan bunyi penjelasan umum sebagaiamana yang dimaksud di atas.   Berikut penjelasan umum UU pelayaran Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, sepanjang garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam hubungan antarbangsa. Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

B.  GAMBARAN UMUM

a.      Cakupan Materi Undang-undang Pelayaran

Sebelum membicarakan perihal cakupan dari UU Pelayaran, maka akan dikaji secara ringkas tentang pengertian dari pengangkutan air/peraian dan pelayaran. Hal tersebut dianggap perlu karena konsep atau pengertian akan sesuatu, tentu akan mempengaruhi cakupan dari suatu itu. Begitu pula halnya dengan pengertian dari pengangkutan air/perairan dan pelayaran, oleh karena itu demi menghindari tumpang-tindih pengertian dan cakupanya maka, berikut ini akan dijelaskan batasan dari pengangkutan air/perairan dan pelayaran.

Pengertian pengangkutan air adalah kegiatan pengangkutan – menurut penulis tidak perlu lagi dijelaskan pengertian pengangkutan – yang berlangsung di perairan (sungai, danau, dan laut). Kemudian yang dimaksud dengan pelayaran berdasarkan pasal 1 angka 1 UU pelayaran, yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 UU Pelayaran tersebut maka dapatlah bahwa materi UU Pelayaran mencakup :

1.      Angkutan di perairan,

2.      Kepelabuhanan,

3.      Keselamatan dan keamanan,

4.      Serta perlindungan lingkungan maritim

b.      Ruang Lingkup Undang-undang Pelayaran

Mengenai ruang lingkup undang-undang pelayaran diatur dalam pasal 4 UU Pelayaran, yang berbunyi :

Undang-Undang ini berlaku untuk:

a.    semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia;

b.    semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan

c.    semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.

c.       Asas-asas yang Digunakan

Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum, demikianlah ungkapan Soetjipto Rahardjo. Dari pernyataan tersebut kiranya dapatlah dimengerti arti pentingnya dari suatu asas hukum. Arti penting tersebut diantaranya ialah mengarahkan, atau memberikan arah pada hukum. Karenanya penting untuk disampaikan mengenai asas-asas yang digunakan dalam UU Pelayaran. Asas-asas tersebut diatur pada pasal 2 UU Pelayaran, yang menyatakan :

Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

a.    asas manfaat;

b.    asas usaha bersama dan kekeluargaan;

c.    asas persaingan sehat;

d.   asas adil dan merata tanpa diskriminasi;

e.    asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

f.     asas kepentingan umum;

g.    asas keterpaduan;

h.    asas tegaknya hukum;

i.      asas kemandirian;

j.      asas berwawasan lingkungan hidup;

k.    asas kedaulatan negara; dan

l.      asas kebangsaan.

d.      Tujuan

Sebelum berbicara mengenai tujuan dari UU Pelayaran, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai perbedaan mendasar antara Tujuan dengan Latar Belakang dari pada UU pelayaran ini, sebab dikhawatirkan (pen) akan ada anggapan bahwa antara tujuan dengan latar belakang adalah sama. Latar belakang daripada suatu undang-undang merupakan hal mendesak untuk diberlakukanya suatu undang-undang, latar belakang dari pada undang-undang pelayaran telah dijabarkan pada bagian Urgensi Hukum Pengangkutan Perairan, sedangkan tujuan adalah hal-hal yang hendak dicapai dengan diberlakukanya suatu undang-undang.

Tujuan dari pada UU Pelayaran tercantum pada penjelasan umum UU Pelayaran yang berbunyi sehingga (diharapkan. pen) penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.

C.  KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dimengerti bahwa UU Pelayaran diberlakukan mengingat wilayah Indonesia yang bercorak kemaritiman sehingga peranan pengangkutan perairan bagi percepatan pencapain cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sangat penting. Kemudian tujuan-tujuan yang dijewantahkan pada UU Pelayaran ini berorientasi pada pemaksimalan manfaat pengangkutan perairan di Indonesia.